Permasalahan perekonomian di indonesia

Latar Belakang 1. Pengangguran Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, pengangguran disebabkan karna jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding degan lapanngan kerja yang ada yang mampu menyaerapnya. Pemahaman lain tentang pengganguran juga muncul dari sekanario (1994) dan Kaufman dan Hotchkiss (1999). Sukirno (1994) berpendapat bahwa pengganguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang tergolong dalam angkatan kerja inggin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum mendapat pekrjaan tersebut. Sementara menurut Kaufman dan Hotchkiss (1999), penganguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakkan usaha secara aktif dalam 4 minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dilihat dari sisi penyebabnya, pengganguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pasar tenanga kerja hal ini menunjukan jumbalah tenang kerja yang ditawarkan melebihi jumblah tenaga kerja yang diminta. a. Klarifikasi pengganguran Menurut sukirno (1994), pengganguran ada dua kelompok: Berdasarka penyebabnya dan berdasarkan cirinya 1. Berdasarkan penyebabnya : • Pengangguran normal • Pengangguran siklikal • Pengangguran struktural, dan • Pengganguran teknologi 2. Berdasarkan cirinya : • Pengganguran terbuka • Pengganguran tersembunyi • Pengganguran bermusim, dan • Penganguran menganggur b. Menurut Kaufan dan Hotchkiss (1999), pengangguran ada 3 sebab: • Proses mencari pekerja • Kekakuan upah, dan • Efisiensi upah  Solusi Pengangguran : • Menciptakan lapangan pekerjaan • Mengembangkan kualitas tenaga kerja • Memberikan pendidikan gratis bagi yang kurang mampu • Memperluas kesempatan kerja • Memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pemberian modal atau pinjaman. 2. Kemiskinaan Berikut akan disajikan suatu potret sekilas tentang profil kemiskinan yang ada diIndonesia pada tahun 1990 akan digmbarka berbagai karakteristik demografis, ekonomi, sosial, dan geografis dari rumah tangga maupun anggota rumah tangga. Berbagai karakteristik rumah tangga tersebut meliputi hal-hal tentang apa yang dilakukan oleh rumah tangga beserta segenap anggotanya, dimana dan bagaiman mereka hidup, bagaimana mereka memperoleh pendaptan, apa yang dikonsumsinya, sejauh mana mereka mendapat pendidikan, dan sebagainya. Profil kemiskinan yang dipaparkan pada subbahasan B.1 hingga B.4 hampir seluruhnya berasal dari hasil pengolahan data-tape survey sosial ekonomi nasional (SUSENAS) 1990. Menurut data dari survei sosial ekonomi nasional ( SUSENAS) yang dilaksanakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1990 akan dilakukan suatu kajian kuantitatif tentang factor-faktor penentu kemiskinan diIndonesia. Dalam memaparkan profil kemiskinan, rumah tangga dan juga anggota rumah tangga akan dibagi dua kelompok : 1. Rumah tangga miskin Adalah rumah tangga yang konsumsinya tidak mencukupi kebutuhan minum, makan-makanan, dan non makanan yang nilainya diwakili suatu garis kemiskinan. 2. Rumah tangga tidak miskin Adalah yang konsumsi perkepalanya diatas garis kemiskinan. Analisis profil kemiskinan berikut kemiskinan berikut ini juga memasukan aspek kewilayahan (Region). Pertama-tama analisis dilakukan dengan membandingkan antra wilayah dipulau jawa ditambah bali dengan wilaya-wilayah Indonesia diluar pulau jawa dan bali. Kemudian analisis dilakukan dengan berbandingkan dengan kawasan barat Indonesia (KBI) dengan kawasan timur Indonesia (KTI). Pendefinisian daerah pedesaan dan perkotaan mengikuti pendefinisian BPS. BPS mendefinisikan daerah pedesaan dan perkotaan dengan menggunakan tiga determinan yaitu: • kepadatan penduduk • persentase rumah tangga pertanian, dan • fasilitas perkotaan yang dimiliki  Solusi kemiskinan : • Usaha kecil-kecilan • Program keluarga berencana yang bertujuan membatasi jumblah keluarga • Member mereka kesempatan untuk sehat, lebih mandiri, lebih brdaya, dan lebih berpengetahuan • .Menerapkan sistem ekonomi yang demokratis dengan peran pemerintah sebagai regulator dan eksekutor yang efektif berpihak kepada kaum miskin • Berkomitmen memecahkan masalah kemiskinan harus secara berkesinambungan dan terintegrasi. 3. Inflasi inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses nilai mata uang secara continue dan indicator tingkat perubahan tinggi rendahnya tingkat harga. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Inflasi empat golongan yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Sebagai berikut : 1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun) 2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun) 3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun) 4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)  Solusi Inflasi : • Menjaga agar pasokan barang tersedia • Meningkatkan kerja sama dan komitmen pelembagaan didaerah dalam pengendalian inflasi di daerah • Memantau dan mengendalikan inflasi didaerah dengan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diimplementasikan dan dimonitor • Bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga • Meningkatkan produksi dan menambahkan jumblah barang di pasar 4. Korupsi Korupsi atau rasuah ( bahasa latin : corruption dari kata kerja corrupere yang bermkna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan penjabat publik, baik politisi maupun penjabat negri serta pihak lain yang terlibat dalam tindkan itu yang secara tidak wajar dan tidak illegal menyalah gunakan kepercyan public yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pindana korupsi secara garis besar memenuhi unsure-unsur sebgai berikut : • Perbuatan melawan hukum • Menyalahkan kewenangan, kesempatan, atau sarana • Memperrkaya diri serndiri, orang lain, korporasi, dan • Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah pemyalahgunakan jabatan resmi untuk keutungan pribdi. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemirintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.  Solusi korupsi : • Penegakan hukum tidak runcing kebawah dan tidak tumpul keatas, harus adil dan merata • Pembekalan pendidikan religi yang intensif • Membangun pendidikan moral sedini mungkin • Hukum yang setimpal bagi para korupsi • Larangan menerima suap dan hadiah 5. Distribusi Distribusi adalah salah satu aspek dari pemsaran. Distribusi juga diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha melancarkan dan mempermudah penyampaian barang dan jsa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunanya sesuai yang diperlukan (jenis, jumblah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan ). Dalam kegiatan ekonomi, distribusi merupakan kegiatan yang berada diantara sampai ketanggan konsumen. Dalam kenyatan tidak selamnya barang yang dihasilkan produsen sampai konsumen harus melewati distribusor, akan tetapi, dalam perekomian moderen kegiatan distribusi memegang peran yang penting, hal ini mengakibatkan distribusi makin penting karna barang yang ada didalam negri tetapi juga konsumen yang ada diluar negri.  Solusi Distribusi : • Kelansungan kegiatan produksi dapat terjamin • Barang dan jasa hasil produksi dapat bermanfat bagi konsumen • Konsumen memperoleh barang dan jasa dengan mudah • Lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (chanel of distribution / marketing chanel) • Aktifitas yang menyalurkan harus fisik barang (physical distribution).. 6. Transmigrasi Yang Tidak Merata Transmigrasi adalah pensebaran penduduk yang tidak merata hal ini terjadi karna jumblah masyrakat Indonesia yang memang begitu banyak. Sehingga bila penyebaran penduduk tidak merata tentu saja akan menyebabkan bebrapa daerah mengalami kepadatan penduduk dan membuuat bebrapa dampak bagi daerah-daerah tersebut. Daerah yang memiliki kependudukan yang padat tentu saja akan menyebabkan masalah sossial seperti pemukiman umum, tinggat kemiskinan tinggi, tingat pengangguran tinggi, dan masih banyak lainnya Sedangkan daerah yang rendah tingkat kependudukannya akan mengakibatkan penduduknya menjadi terlisolir dari dunia luar sehingga beberapa daerah yang memiliki tingkat penduduk yang kurang tentu saja sulit berkembang.  Solusinya Transmigrasi Yang Tidak Merata : • Transmigrsi • Mengolah sumber daya alam didaerah yang masih kurang penduduknya • Meratakan pembangunan • Mensosialisasi programkeluarga berencana • Membangun sarana dan prasarana di daerah plosok 7. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Belum Maksimal Pengelolaan kekayaan alam di Indonesia di nilai belum maksimal dan justru merugikan banyak kalangan, baik masyarakat maupun pengesuha. Rencana pemerintah untuk menaikan royalti batu bara untuk Izin, Usaha Pertambangan ( IUP), melalui revisi peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 2012 tentang peneriman negara bukan pajak (PNBP). Rencana royalti 10-13,5 persen tersebut dinilai tidak tepat waktu. Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangn (Perhapi). Budi Santoso mengatakan, rencana tersebut tidak dapat perantaran dilakukan disaat harga batu bara sedang anjlok. Menurutnya, Usaha pendukung kegiatan pertambangan pun bisa ikut terseret dantanya. Dia menambahkan, pemerintah semata-mata hanya melihat dari sudut pandang pendapatan negara dengan cara menaikan royalti. Maka langka tersebut tidak tepat. Sebab, dengan menaikan royalti, maka akan biaya akan naik.  Solusi Pengelolan Sumber Daya Alam Yang Belum Maksimal : • Perlu adanya inovasi dibidang teknologi • Pemerintah harus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia • Meningkatkan sumber daya alam untuk menghasilkan bahan pangan, obat-obatan, dan bahan baku industry • Memanfaatkan ruangan untuk mepukiman dan prasarana kehidupan • Memanfaatkan bahan subtitusi  Sumber : 1. Pujoalwanto,Basuki. 2014. Perekonomian Indonesia:Tinjauan Histori, Teoritis, dan Empiris. Yogyakarta:Graha Ilmu. 2. Basri, faisal h. 1995. Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI. Erlangga 3. https://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi 4. https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi 5. https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_(bisnis) 6. https://materiips.com/cara-mengatasi-masalah-persebaran-penduduk 7. https://news.okezone.com/read/2014/04/07/337/966505/pengelolaan-sumber-daya-alam-indonesia-belum-maksimal