Postingan

Bukit air restaurant

Bukit air restaurant Many people says in the area Bogor have a lot the Sundanese Food the place is Bukit air restaurant. Bukit air restaurant is the place Sundanese food have a distinctive natural taste, this place like the countryside. the Location is Babakan street, Sukaharja, Ciomas, Bogor, West Java 16610. Open every Monday until Sunday from 10:00 a.m until 19:30 p.m in there are have a lot of Saung scattered on the location in the large of them are built above the fish pond so that while you can enjoying to eating and to while fishing, this place also a hut in the middle of the rice fields so  you can enjoying to while looking  good scenery and can breathe good cloud and there is also a large outbound area and two huts for those who want to stay in there. In the Bukit Air have  a place unique fo the restaurant ther are served  from Sundanese food and drinks (there is an Indonesian translation) and then this plates the used  is the quite unique the names  tin plates, cups and
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PT BM Dihukum Membayar Sisa Tagihan Kepada FGM Terhadap Perbaikan Pesawat

PT BM DIHUKUM MEMBAYAR SISA TAGIHAN KEPADA FGM TERHADAP PERBAIKAN PESAWAT Abstrak Tujuan               :  Untuk mengetahui penyelesaian atas kasus yang terjadi antara PT.BM dan PT.FGM perihal kasus   Breach Of Contract (Pelanggaran Kontrak) Teknik                :  Menggunakan teknik analisis langsung dari artikel website berita dan pedoman buku Sumber Data      : Data yang didapat dari website berita dan website pemerintah Metode               :  Metode yang digunakan untuk analisis yaitu dengan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu pembahasan yang berdasarkan sumber yang didapat Hasil                    :  Dari analisis dilakukan oleh penulis hasil yag didapat:  PT.MB terhadap PT.FGM kasus yag sesuai dengan pasal 227 HIR, pasal 1131 KUHperdata  dan Pasal 1131 KUHperdata dan pasal 196 HIR, maka kami menyatakan bahwa kasus wanprestasi FGM dan BM dibenarkan. Kesimpulan          :  Hukum pendata bersumber pokok pada undang-
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PT BM Dihukum Membayar Sisa Tagihan Kepada FGM Terhadap Perbaikan

PT BM Dihukum Membayar Sisa Tagihan Kepada FGM Terhadap Perbaikan Abstrak Tujuan :  Untuk mengetahui penyelesaian atas kasus yang terjadi antara PT.BM dan PT.FGM perihal kasus   Breach Of Contract (Pelanggaran Kontrak) Teknik :  Menggunakan teknik analisis langsung dari artikel website berita Metode :  Metode yang digunakan untuk analisis yaitu dengan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu pembahasan yang berdasarkan sumber yang didapat Hasil :  Dari analisis dilakukan oeh penulis hasil yag didapat:  PT.MB terhadap PT.FGM kasus yag sesuai dengan pasal 227 HIR, pasal 1131 KUHperdata  dan Pasal 1131 KUHperdata dan pasal 196 HIR, maka kami menyatakan bahwa kasus wanprestasi FGM dan BM dibenarkan. Kesimpulan :  Hukum pendata bersumber pokok pada undang-undang hukum sipil yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848 KHUP yang berdasarkan asas konkordinasi. Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap o
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PT BM DIHUKUM MEMBAYAR SISA TAGIHAN KEPADA FGM TERHADAP PERBAIKAN

PT BM DIHUKUM MEMBAYAR SISA TAGIHAN KEPADA FGM TERHADAP PERBAIKAN Abstrak Tujuan : Untuk mengetahui penyelesaian atas kasus yang terjadi antara PT.BM dan PT.FGM perihal kasus    Breach Of Contract (Pelanggaran Kontrak) Teknik : Menggunakan teknik analisis langsung dari artikel website berita Metode : Metode yang digunakan untuk analisis yaitu dengan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu pembahasan yang berdasarkan sumber yang didapat Hasil : Dari analisis dilakukan oeh penulis hasil yag didapat:   PT.MB terhadap PT.FGM kasus yag sesuai dengan pasal 227 HIR, pasal 1131 KUHperdata  dan   Pasal 1131 KUHperdata dan pasal 196 HIR, maka kami menyatakan bahwa kasus wanprestasi   FGM dan BM dibenarkan. Kesimpulan : Hukum pendata bersumber pokok pada undang-undang hukum sipil yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848 KHUP yang berdasarkan asas konkordinasi. Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku seti
Posting Komentar
Baca selengkapnya